Sebundel Berkas Perkara Deposite, Diterima Jaksa

  • Whatsapp

LINGGAU UPDATE — KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lubuk Linggau telah menerima salinan sejumlah berkas perkara deposito dari Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti, Jum’at (9/7/2021).

“Seluruh berkas transaksi deposito APBD Musirawas, sudah diserahkan ke Jaksa,” ucap Kepala Bank Sumsel Babel.


Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas (Mura) melalui sisa lebih pembiayaan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya (2018), dan diterima tahun 2019 senilai Rp.156 milyar lebih telah melakukan deposito sistem ke Tiga Bank, diantaranya Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri. Deposito mengunakan sistem On Call atau transaksi berjangka waktu singkat.


Dari hasil penelusuran data, dilakukan Media LinggauUpdate.Com dari berbagai sumber dan fakta ternyata Pemkab Musirawas tidak mengunakan deposito On Call melainkan Deposito jangka panjang, dan mengakibatkan sejumlah dana SILPA diterima Pemerintah Musirawas Rp.165 milyar tidak tepakai atau realisasi nihil (Nol rupiah).

Atas persoalan tersebut, membuat sejumlah Pejabat dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Musirawas, seperti Kepala BPKAD, Zulkifly Idris, dan Kabid Anggaran (Pandaliani), beserta Kabid Perbendaharaan dan Verifikasi BPKAD Mura (Ekawati Nurfadilah) berurusan dengan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Willy Ade Chaidir, juga sebagai Ketua Tim penanganan perkara deposito. Membenarkan telah memaggil sejumlah Oknum di BPKAD Musirawas untuk dimintai keterangan guna pengumpulan data dan keterangan.

“Perkara deposito, terus didalami dan masih Puldata,” ujar Willy Ade Chaidir.
Sementara, dalam Resume LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern Nomor: 14.C/LHP/XVIII.PLG/04/2020, tanggal 8 April 2020. Menyebutkan, bahwa Isi surat perjanjian kerjasama (SPK) kepada Tiga Bank, yakini Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri. Ternyata belum ada mekanisme maupun Rekonsiliasi, sedangkan transaksi pengeluaran dan penerimaan untuk Kas Daerah (Kasda) belum tertib sehingga membuat pengecekan di SIMDA tertunda.
Permasalahan ini mengakibatkan kekurangan atas penerimaan bunga tabungan. Selain itu Kebijakan manajemen Kas ditahun 2019, tidak ada penjelasan, dan berpengaruh pada saldo kas setelah tanggal Neraca.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah. Bahkan dari permasalahan ini mengakibatkan terbuka peluang Penyalahgunaan keuangan daerah atas rekening milik Pemkab Musirawas. BPK kepada Kepala BPKAD Musirawas, agar mereview kembali Isi Perjanjiaan Kerjasama dengan pihak BANK, terkait tidak adanya Poin secara rinci merinci mengenai transaksi Kas Daerah. (Toding Sugara))

Pos terkait