Senilai Rp10 Milyar “Hibah” Di Muratara Beresiko Disalahgunakan

  • Whatsapp

MURATARA | LINGGAUUPDATE.COM —Penyaluran Dana Hibah senilai Rp 10 milyar, dari Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2018. Beresiko disalahgunakan, Senin (12/8/2018).

Hal ini diketahui, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, di Nomor: 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019. Bahwa, dalam laporan pertangunggjawaban tahun 2018, Penerima hibah terlambat menyampaikan laporan pertangunggjawaban sebesar Rp 10 milyar.

Selain itu, dari Hasil pemeriksaan atas dokumen Pertangunggjawaban dana hibah dan Konfirmasi BPK dengan bendahara Bantuan PPKD Muratara, diketahui juga terdapat Penerima hibah yang belum menyampaiakan pertangunggjawabanya senilai Rp 286 juta.

Sehingga, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor: 32 tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Muratara Nomor: 17 tahun 2015, tanggal 8 Juni 2015, tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertangunggjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Permasalahan ini disebabkan, oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Muratara, selaku PPKD kurang melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan belanja bantuan hibah, sedangkan Bendahara hibah kurang melakukan, upaya penerimaan pelaporan pertangunggjawaban dana hibah secara tepat waktu.

Atas permasalahan ini, mengakibatkan resiko pengunaan dana hibah tidak sesuai dengan perjanjiaan hibah, dan disalahgunakan meningkat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, melalui Keputusan Bupati Musirawas Utara Nomor: 79/KPTS/BKD/MRU.2018 tanggal 14 November yang dikelola oleh PPKD, pada BKD Muratara, telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp.13 milyar, dan Terealisasi senilai Rp 12 milyar, atau sebesar 89,50 persen, diantaranya
Hibah kepada Santri Tahfiz (LPTQ) sebesar Rp 4 milyar, dan Terealisasi sebesar Rp 3,5 milyar.

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Muratara, terkait Permasalahan ini belum berhasil di Konfirmasi.

(TIM)

Pos terkait