Setelah KPK “Meftha Jhoni” Jadi Sorotan Kejaksaan

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —TAHUN lalu, setelah senter informasi beredar bahwa “Mefta Joni” diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada permasalahan penerbitan izin PT. Bina Sain Cermerlang atau BSC tahun 2016, seluas 308,35 hektar. Atas permasalahan yang sama, juga jadi sorotan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau, Rabu (24/7/2019).

Sebagaimana diketahui, lahan seluas 308, 35 hektar itu pernah dilakukan inventarisir kebenaranya oleh pihak Pemerintah Kabupaten Musirawas ternyata izin lahan tersebut dinyatakan diluar HGU. Saat itu, melalui surat Keputusan Bupati Musi Rawas (Ridwan Mukti) No.140/468/I/2012 tertanggal 27 Juli 2012, untuk Aktifitas Operasiluasonal PT. BSC pada lahan 308,35 Hektar resmi di Hentikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dalam surat tersebut berlaku efektif per tanggal 01 Agustus 2012 dengan dasar karena di Luar HGU PT. BSC.

Selanjutnya ditahun 2014, PT.BSC, kembali mengajukan permohonan izin baru untuk lahan yang sudah dinyatakan diluar HGU, yang dibahas pada tanggal 30 April 2014, diantaranya lahan 308,35 hektar masuk dalam izin lokasi/IUP yang dimohonkan namu izinnya tidak pernah diterbitkan. Namun aneh dan ajaib ditahun 2016 izin tersebut diterbitkan, namun ada informasi yang menyebutkan ditahun 2017 izin yang telah diterbitkan dicabut kembali karena diduga bermasalah baik secara administrasi maupun hukum.

Masalah ini juga sempat menjadi sorotan satu media lokal dengan pemberitaan “Oknum Pejabat Mura Akan dipanggil KPK”.

Berdasarkan Informasi dihimpun dari sumber terpecaya bahwa terkait persolan tersebut diakhir bulan September 2018, mantan Kadis Perizinan Musirawas, bersama stafnya sudah dipanggil KPK, untuk dimintai keterangan.

“Ada dipanggil untuk diminta keterangan,” ujar sumber yang diterima LinggauUpade. Com.

Mefta Joni, sewaktu dibincangi awak media, waktu lalu mengatakan kehadiran dirinya di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau cuma untuk shilaturahmi.

“Kehadiran saya, hanya shilaturahmi,” ujarnya.

Informasi dihimpun, bahwa persoalan tersebut juga sedang disoroti pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, bahkan Mefta Joni, belum lama ini sempat silahturami ke Kejaksaan untuk menceritakan kronologis atas permasalahan perizinan PT. BSC yang dialaminya. Selain itu juga diketahui, bahwa kehadiran Mefta Joni, saat itu untuk memberikan keterangan sebagai terperiksa terkait dugaan pungutan Rp 2 juta, pada kegitan Acara “Berkah” tahun 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musirawas. (Toding Sugara)

Pos terkait