SP2D Tidak Lengkap “BPKAD Mura” Kangkangi Mekanisme Pencairan

  • Whatsapp

MUSI RAWAS, LinggauUpdate.Com —TERKAIT, adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Dokumen berkas pencaiaran SP2D tanpa didukung bukti Pertangunggjawaban yang lengakap. ” Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Musirawas, kanglangi mekanisme prosedur pencairan dana pada belanja modal, Jumat (12/7/2019).

Hal ini, diketahui bedasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Ri) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, Nomor: 88/LHP/XVIII. PLG/12/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang bersifat Rahasia.

LHP BPK, menunjukan secara uji petik atas dokumen realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018, terkait belanja modal Insfratuktur ditiga OPD atau Organisasi Perangkat Daerah, PUBM, PUCK dan Dinkes, diketahui untuk Dokumen Pertangunggjawaban tersebut menunjukan, terdapat pencairan SP2D tanpa didukung bukti pertangunggjawaban yang lengkap.

Selain itu, untuk Prosedur Pencairan Belanja Modal belum sesuai ketentuaan, sehingga hasil pengujian antara LRA per 31 Oktober 2018, dengan Register SP2D menunjukan terdapat selisih nilai pada belanja modal insfraktuktur senilai Rp 924 juta.

Hal ini, dikarenakan Perbendaharaan BPKAD tidak cermat, antara lain belum dilakukan Checklist pada lembar verifikasi Pertangungg Jawaban. Sedangkan bukti verifikasi dokumen pendukung SP2D tersebut, hanya berupa tandatangan atau paraf verifikator pada lembar verifikasi tanpa ada Checklist dokumen yang diperiksa. Lebih lanjut, atas Dokumen pertangunggjawaban tersebut menunjukan, bahwa terdapat pencairan SP2D tanpa didukung bukti pertangunggjawaban yang lengkap.

Sehingga, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Musirawas, Nomor :12 Tahun 2002. Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Mengakibatkan realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi pembayaran.

Persoalan ini disebabkan oleh, Kepala BPKAD Musirawas belum Memedomani Ketentuan yang Mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebelumnya, Kepal Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi BPKAD Musirawas, Destriawan Tabrani, mengatakan pada saat pemeriksaan semua berkas pertangunggjawaban itu ada, hanya saja disaat Staf nya melakukan verifikasi berkas Dokumen Pertangunggjawaban yang diajukan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah. Lanjutnya Kemungkinan berkas yang tidak ada itu terselip.

Setiap permintakan pencairan dana semua berkas harus lengkap, mulai dari SPP, SPM dan SP2D. Akan tetapi bila semua persyaratan berkas tidak lengkap maka dana yang dimintak tidak bisa dicairkan.

Sedangkan, terkait berkas pencairan dana yang tidak lengkap sbagaimana dalam temuan LHP BPK, sudah kami jawab secara terulis, dan berkas yang dimintak sudah kami penuhi.

“Harap maklum temuan BPK itu, hanya teguran biasa, dan sudah kami jawab,” ungkap Destriawan Tabrani.

Kepala BPKAD Musirawas, Zulkiply Idris, saat ditemui dikantonya untuk di Wawancarai sedang tidak berada ditempat dan belum ada tangapan terkait permasalah tersebut. (Toding Sugara)

Pos terkait