Survei Tujuh Pembangunan Puskesmas Di Musirawas “Tembak Pucuk Kuda”

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE. COM —-Perencanaan atau Survei terhadap
Tujuh dari Sembilan paket Proyek kegiatan pembangunan Puskesmas tahun 2018, di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera selatan, yang dikelolah Dinas Kesehatan (Dinkes) Musirawas. “Tembak Pucuk Kuda” alias Tanpa dilakukan survei lokasi terlebih dahulu, Minggu (7/7/2018).

Aktivis berkepala pelontos Andi Lala mengatakan Hal ini diketahui, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sumsel, Nomor: 88. A/S-HP/XVIII.PLG/12/18, dengan Prihal: Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musirawas di Muara Beliti, yang bersifat Rahasia. Adapun uraianya, bahwa Tim Teknis Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Musirawas, bersama pihak Konsultan Perencanaan terlebih dahulu tidak melakukan survei terhadap Tujuh dari Sembilan Pembangunan Puskesmas dengan alasan pertimbangan waktu. Melainkan hanya dibuat seragam, dari Dua lokasi Puskesmas yang sudah dilakukan survei, yaitu. Puskesmas C. Nawangsasi, dan Puskesmas Jayaloka.

” juga terdapat permasalahan lokasi lahan di empat pembangunan Puskesmas. Seperti, Lahan Puskesmas Kelingi IV/C, dan Lahan Puskesmas Sungai Bunut, serta Puskesmas Muara Kati (TPK), begitu juga Lahan Puskesmas Selangit”,Katanya

Sehingga, kondisi tersebut dapat mengakibatkan luasan dan kondisi tanah, serta kebutuhan rungan, maupun ciri khas bangunan tidak diketahui dengan pasti serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan sembilan puskesmas belum sesuai ketentuaan sebagaimana tertuang dalam temuan pemeriksaan.

Dalam LHP BPK, bahwa Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor: 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis DAK FISIK, dan bertentangan pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: 66 Tahun 2017, tentang Petunjuk Operasional Pengunaan Dana DAK FISIK Bidang Kesehatan.

Hal tersebut, mengakibatkan sembilan Puskesmas tidak dapat segera dimanfaatkan pemkab mura untuk melayani masyarakat. Selain itu terdapat potensi gugatan atas tanah dari pihak lain, sebab Pemerintah Musirawas tidak memiliki bukti kepemilikan yang memadai atas lokasi tanah pembangunan Puskesmas itu sendiri.

Penyebab permasalahan ini, disebabkan
oleh Kepala Dinkes Musirawas, karena kurang cermat, dan Kurangnya mengawasi atas Pengendalian dari sembilan pembangunan Puskesmas. Serta disebabkan juga karena Pejabat Pengadaan tidak memedomani ketentuan dalam proses penunjukan konsultan perencanaan, Selain itu PPK dan PPTK Dinkes Mura tidak cermat dalam pengawasan.

Sebagimana diketahui, untuk Pembagunan Sembilan Puskesmas ini, di biayai melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK Afarmasi Kesehatan tahun 2018, dengan total dana sekitar Rp 50 milyar. Sedangkan dalam pelaksanaan pada Pembangunan Puskesmas tersebut, mendapat perhatian khusus yang bekerjasama langsung melalui Pendampingan TP4D atau atau Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah, dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, guna Mencegah jangan sampai terjadinya Penyimpangan dan tindak pidana korupsi, agar dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan baik.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Dinas Kesehatan belum berhasil dijumpai untuk di Wawancarai. (Toding Sugara)

Bersambung…

Pos terkait