Terlanjur Salah, Bayar ‘Hutang’ Tabrak Aturan

  • Whatsapp

MUSI RAWAS — SUDAH terlanjur salah, akhirnya Pembayaraan “Hutang” senilai Rp 1,8 milyar pada rekanan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura). Tidak sesuai aturan ***

Pemkab Mura tahun 2018, telah menganggarkan pembayaran pokok hutang sebesar Rp 1,8 milyar melalui PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan realisasi sebesar 100 persen

Hutang, itu dibayar kepada Rekanan atau pihak ketiga terkait sisa 5 persen atas Pekerjaan tahun sebelumnya sebanyak 19 paket.

Penganggaran tersebut, diketahui jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemkab Mura tahun anggaran 2018, di sajikan dalam laporan dinomor 24.B/LHP/XVIII. PLG/05/2019 bersama Nomor 24.C/LHP/XVIII. PLG/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, terdapat Kesalahan penganggaran pengeluaran atas pembayaran pokok hutang yang subtansinya merupakan belanja modal OPD lain.

Dalam audit BPK, menerangkan atas persoalan ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Akutansi di BPKAD Mura, Andika, bahwa sejak terbitnya surat edaran Bupati Musi Rawas nomor 900/683/III/BPKAD/2018 tanggal 11 Juli 2018. Akui Kabid Akutansi, maka Penganggaran hutang kepada pihak Ketiga bersarta kewajiban jangka pendek itu dianggarkan oleh masing – masing dinas terkait.

“Benar, SPH tidak terdapat disini, dikarenakan itu hutang lama,” ujarnya, Rabu (3/6). (Toding Sugara)

Pos terkait