Tim Pokja ULP Mura “Kangkangi Aturan”

  • Whatsapp

MUSI RAWAS | LINGGAUUPDATE.COM —KINERJA, Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan atau ULP, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera selatan. “Kangkangi Aturan” atau tidak sesuai dengan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, Jumat (12/7/2019).

Pasalnya, salah satu Perusahan yang mengikuti Proses penawaran lelang dalam Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Jalan (Simpang Jatun) – Muara Megang tahun anggaran 2018, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Musirawas, secara jelas terkait Administrasi pemberkasan dokumen penawaran yang telah dinyatakan tidak lengkap. Seperti, Perusahaan itu tidak dapat menunjukan Invoice pembayaran biaya langsung personil yang disertai bukti pembayaran pajak penghasilan, serta belum mempunyai tenaga ahli yang memiliki pengalaman selama 3 tahun dalam pekerjaan bangunan jalan, begitu juga Tandatangan pada dokumen lelang tidak sesuai ketentuan. Akan tetapi pihak Tim Pokja ULP Musirawas masih saja memenangkan Perusahaan tesebut.

Hal ini, diketahui bedasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Nomor: 88/LHP/XVIII. PLG/12/2018, yang bersifat Rahasia.

Dalam LHP BPK, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah. Selain itu bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP , Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 54 Tahun 2010. Sebagaiamana uraian terkait Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.

Persoalan ini disebabkan, oleh Tim Pokja ULP Musirawas kurang cermat dalam menyeleksi rekanan terutama, pada saat pembuktian kualifikasi perusahaan dalam memverifikasi dokumen penawaran pada saat evaluasi administrasi.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Tim Pokja ULP Musirawas, belum ada tangapan terkait permasalah tersebut. (Toding Sugara)

Pos terkait