Transaksi Uang Haram Dana BLUD RSUD Rupit, Diduga Bancakan!

  • Whatsapp

MURATARA — PENGELUARAN Negara senilai Rp 3,6 milyar, yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Rupit yang tidak lazim. Diungkapkan Ketua LSM Komite Peduli Pembangunan Daerah (KPPD), Fauzi Maulana, itu transaksi uang haram aliran dana diduga malah menjadi Bancakan!!.

Menurut Ketua LSM KPPD, mengunakan uang negara seharusnya efektip dan efisien sesuai ketentuaan. Lanjutnya, tapi yang terjadi di RSUD Rupit malah sebaliknya.

“Malah diduga jadi bancakan, sebab Pengeluaran dana milyaran rupiah tidak diyakini kewajaranya serta tanpa pertangunggjawaban,” katanya, Minggu (26/4).

Mirisnya lagi, terkait realisasi dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sesuai temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Akuinya, pihak Inspektorat Muratara tidak profesional, sebab masalah ini tidak ditemukan oleh auditor selaku pengawasan saat mengaudit rutin di RSUD Rupit.

“Terkait masalah ini Tim Auditor Inspektorat bekerja tidak profesional, seakan ada bisikan terselubung untuk tutup mata,” jelas Fauzi.

Dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provensi Sumatera selatan (Sumsel) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muratara anggaran tahun 2018 di Nomor: 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada tanggal 24 Mei 2019, menyebutkan Pengeluaran dana di Kas BLUD tanpa pertangunggjawaban dan tidak dapat diyakini kewajaranya serta bukti tidak rinci, saat itu. Disebabkan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Rupit tidak menyusun dokumen pertangunggjawaban.

Selain, itu atas pengeloaan belanja dari dana BLUD oleh Bendahara Pengeluaran BLUD tidak pernah melibatkan Kepala Subbagian Keuangan beserta PPTK belanja BLUD,

Sedangkan keterangan direktur RSUD Rupit kepada BPK melalui konfirmasinya, direktur RSUD Rupit mengatakan tidak mengetahui apabila Bendahara Pengeluaran BLUD tidak menyusun dokumen pertanggungjawaban.

Hal ini, tidak sesuai Peraturan Pemerintah nomor:
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permasalahan ini disebabkan oleh direktur RSUD Rupit tidak mematuhi kententuan tentang pertangunggjawaban belanja.

Terkait permasalahan tersebut, Bupati Muratara sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Sampai berita dilansir media LinggauUpdate.com
terkait masalah ini, Direktur Rumah Sakit Daerah RSUD Rupit, Herlina, serta Bendaha Pengeluaran BLUD belum behasil diwawancarai. (Toding Sugara)

Pos terkait