WAJAH SURAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI MUSI RAWAS UTARA

  • Whatsapp

OPINI  — Korupsi merupakan sudah menjadi wejangan yang tren dalam sistem Pemerintahan baik pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga negara KPK dan Juga pihak Tipikor Kepolisian dan Pidsus yang dilakukan pihak kejaksaan.

Korupsi yang gempar gemparnya yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara, dimulai dari Kasus penerimaan calon pegawai Negeri Sipil yang menyeret beberapa orang terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Juga terjadi kasus Pembangunan Gedung AKN Pemerintah Musi Rawas Utara yang banyak merugikan keuangan Negara dan sekarang bangunan tersebut belum ada manfaat atas uang Negara tersebut.

Juga terhadi Kasus Sekretaris Dinas PU Muratara yang tekena kasus OTT Tim Tipidkor Polda Sumsel yang menangkap tersangka di Rumah Makan Pagi Sore

Dalam kasus OTT Sekretaris Dinas PU Muratara ini Bupati Muratara Syarif Hidayat menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tipidkor Palembang.

Pengadilan Tipikor Palembang atas Kasus Korupsi dan OTT, telah memetuskan Sekretaris Dinas PU Muratara menjatuhkan Hukuman kurungan 1 (satu) tahun penjara dan pihak terpidana telah melaksanakan hukuman tersebut.

Atas Putusan Pengadilan Tipikor Palembang, pihak Penerintah Daerah Musi Rawas Utara mengajukan pemberhentian ASN tersebut dengan tidak hormat.

Terpidana Kasus Korupsi dan OTT Sekretaris Dinas PU Muratara tidak terima pemberhentian statusnya sebagai ASN melakukan upaya hukum dengan mengajukan keputusan Pemerintah Muratara ke PTUN.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak BKPDSM Muratara, gugatan terpidana kasus OTT Sekretaris Dinas PU Muratara dikabulkan oleh PTUN.

Dikabulnya gugatan terpidana Kasus Korupsi dan OTT Sekretaris Dinas PU Muratara, Bupati Muratara mempekerjakan kembali terpidana tersebut pada Dinas tersebut tanpa memberikan sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.

Melihat dari Kasus terpidana korupsi dan OTT Sekretaris Dinas PU Muratara kami melihat untuk pemberantasan korupsi di Muratara akan semakin kecil kemubgkinan akan berhasil.

Dari kasus inj tidak menutup kemungkinan akan meraja lela, sebab bila mereka terjerat kasus hukum dan diputuskan oleh Pengadilan Tipidkor, nantinya mereka melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan harapan hasilnya sama seperti yang diterima kasus Sekretaris Dinas PU Muratara.

Penulis : Abd Hafidz Noeh, SH.I

Pos terkait